Hasto Kristiyanto - Sekjen PDI Perjuangan

Ir. Hasto Kristiyanto, MM. (lahir pada Yogyakarta, 7 Juli 1966; umur 53 tahun) merupakan politikus berkebangsaan Indonesia[1]. Saat ini menjabat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Hasto menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP merangkap menjadi keliru satu deputi Tim Transisi menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Pernah jua sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 menurut fraksi PDIP[2]. Saat itu, dia duduk pada Komisi VI yg menangani perseteruan perdagangan, perindustrian, investasi dan koperasi.

Hasto Kristiyanto lahir pada Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Sejak duduk pada bangku SMA, dia sudah tertarik menggunakan dunia politik. Selama bersekolah pada SMA Kolese de Britto Yogyakarta, beliau getol membaca kitab politik. Kemudian melanjutkan studinya pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, lulus tahun 1991 menggunakan gelar Insinyur. Selama masih berstatus mahasiswa, Hasto aktif mengikuti kegiatan organisasi. Dia bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dari sinilah, Hasto semakin mantap terjun ke kancah politik. Hasto mengakui, niatnya yang bundar buat terjun ke dunia politik tak lepas berdasarkan campur tangan gereja. Baginya, kehidupan gereja sangat berperan atas pembentukan dirinya melalui kaderisasi & bimbingan seseorang pastor. Bahkan, sampai kini , Hasto masih melakukan bimbingan rohani dengan Pastor Herman Joseph Suhardiyanto SJ.

Hasto lalu tetapkan buat menjadi anggota partai Perjuangan Demokrasi Indonesia. Bersama partai inilah, dia terpilih sebagai anggota DPR RI buat periode 2004-2009, menurut daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Sewaktu menjadi anggota DPR, Hasto menolak beberapa RUU dii antaranya RUU Free Trade Zone Kawasan Batam. Di pulang RUU itu, menurutnya, masih ada kepentingan perusahaan-perusahaan akbar yang ingin berinvestasi pada wilayah itu. Namun, RUU tetap diproses hingga menjadi Undang-Undang. Semasa kekosongan sebagai anggota DPR, beliau menjadi guru & motivator di internal partai. Dalam seminggu, ia menghabiskan 5 hari buat partai, sehari buat keluarga, dan sisanya beserta rekan-rekannya.